PERPAJAKAN

 A.    PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dipungut berdasarkan perundang-undangan, tidak ada imbalan secara langsung, pembayaran bersifat wajib sehingga pembayarannya dapat dipaksakan, dan dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus. 

B.     FUNGSI PAJAK

Pemerintah memiliki beberapa sumber penerimaan, berbagai sumber penerimaan pemerintah saat ini adalah: pajak, laba badan usaha milik negara (BUMN), dan penerimaan dari sumber daya alam misalnya minyak dan gas bumi. Saat ini penerimaan utamanya berasal dari pajak. Jadi dalam hal ini pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara. Lebih lanjut ada 3 fungsi pajak, yakni:

  1. Sumber penerimaan negara
  2. Pengatur kegiatan ekonomi
  3. Mengurangi ketimangan pendapatan

Orang akan membayar pajak penghasilan menurut besar kecilnya penghasilan. Orang yag berpenghasilan tinggi akan membayar pajak lebih besar daripada yang berpenghasilan rendah. Bahkan orang yang berpenghasilan rendah akan mendapat subsidi, misalnya subsidi pembelian beras untuk masyarakat miskin yang disebut dengan program raskin. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagi alat untuk membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. 

C.    PENGGOLONGAN PAJAK

Dasar penggolongan bisa beraneka ragam namun penggolongan yang paling umum biasanya mendasarkan pada pihak yang menarik pajak dan cara pembebanan pajaknya.

1.      Penggolongan berdasarkan pihak yang menarik pajak

  1. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh jenis pajak ini Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  2. Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Tanah, Pajak Penerangan, dan lain-lain. Pajak daerah ini dapat merupakan pajak yang dipungut oleh Daerah Tingkat I Provinsi (misalnya Pajak Bumi dan Bangunan). Dan pajak yang dipungut Daerah Tingkat II Kabupaten Kota yaitu Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.      Berdasarkan cara pembebanan pajak

  1. Pajak Langsung, jenis pajak yang langsung ditanggung oleh wajib  pajak dan beban pajak tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
  2. Pajak Tidak Langsung, pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh jenis pajak ini adalah PPN dan PPnBM. Dalam kedua jenis pajak ini yang seharusnya menanggung pajak adalah produsen atau penual tetapi kemudian dialikan pada konsumen dengan cara menaikkan harga jual.

3.      Menurut Sifatnya

  1. Pajak Subjektif, pajak yang berkaitan dengan subyek pajak atau wajib pajak, misalnya Pajak Penghasilan.
  2. Pajak Objektif, pajak yang berkaitan dengan obyek pajaknya misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

D.    ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Pajak yang dipungut dari masyarakat didasarkan pada asas:

1.      Asas domisili atau tempat tinggal, negara berhak untuk menentukan bahwa setiap warga  negaranya yang bertempat tinggal didaerahnya harus membayar pajak penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri

2.      Asas Sumber, negara berhak untuk mengenakan pajak penghasilan yang bersumber dari wilayahnya baik bagi mereka yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.

3.      Asas Kebangsaan, hal ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia dan/ atau menikmati sumber di Indonesia. 

E.     JENIS-JENIS PAJAK

1.      Pajak Penghasilan, pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak disini dapat berupa orang pribadi atau badan misalnya PT dan Koperasi. Yang menjadi objek pajak adalah gaji, honorarium, bonus, laba usaha, bunga simpanan di bank, hadiah dan lain-lain.

2.      Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean (daerah pajak). Subyek dari PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Objek PPN dapat berbentuk barang dan jasa dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Barang Kena Pajak (BKP), barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya meja, kursi, computer, dan lain-lain. Sedangkan barang tidak bergerak misalnya rumah, kapal, pabrik dan lain-lain.
  2. Jasa Kena Pajak (JKP), setiap kegiatan pelayanan, misalnya jasa konsultan, jasa auditor, jasa pengacara dan lain-lain.

3.      Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pajak ini diatur dalam Undang-Undang yang sama dengan PPN yakni Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Pajak ini hanya dikenakan sekali. Subyek dari PPnBM adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan / pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Tarif pajak PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 75%yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak 0% yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan.

4.      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dasr hukum PBB adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 tahun 1985. Peraturan perundang-undangan dibawahnya adalah Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2000, dan Keputusan menteri Keuangan RI No. 201/KMK.04/2000. Subyek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu ak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan. Karena itu wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan bangunan, tetapi orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan bangunan tersebut. Objek pajak dari PBB diantaranya, tanah, kolam renag, tempat olahraga, dermawan, taman mewah, tempat penampungan minyak, pabrik, jalan TOL, dan lain-lain.

 

NAMA            : RIYANI KUSUMAWATI

NPM               : 26210084

KELAS           : 3EB10

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s