KPK SEPERTI SEDANG DISUDUTKAN

KPK adalah lembaga adhoc, lembaga sementara yang didirikan dalam jangka waktu tertentu, sampai Kepolisian dan Kejaksaan bisa tuntas memberantas korupsi. KPK didirikan, karena dianggap Kepolisian dan Kejaksaan tidak mampu memberantas korupsi.

Kasus yang terjadi di awal bulan tepatnya (3 Oktober 2012), tepatnya saat diadakannya rapat konsultasi antara DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rapat ini, beberapa saat setelah rapat dimulai, seorang Wakil Ketua Komisi III DPR melontarkan usul untuk membubarkan KPK. Rapat konsultasi itu kemudian berubah menjadi ajang penyudutan KPK. Saya menganggap kejadian ini menyiratkan bahwa ada ketakutan para anggota DPR, karena seperti yang kita tau saat ini KPK sedang menyelidiki beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.

Namun tidak semua anggota DPR setuju akan hal tersebut, banyak anggota DPR lainnya tetap mendukung KPK untuk tetap berdiri. Selain itu, sepertinya masyarakat juga lebih percaya kepada  KPK dibanding lembaga perlemen tersebut. Kalau demikian banyak mendukung KPK tetap ada, Apakah ia bukan lebih baik dijadikan lembaga permanen?.

Sejak KPK berdiri, KPK sendiri belum mampu membenahi masalah internalnya sendiri. Sekarang ini penyidik-penyidik KPK itu semua dari penyidik Kepolisian, dan penuntutnya juga dari Kejaksaan. Ruang tahanan pun KPK pakai milik ruang tahan rutan, di bahwa Departemen Hukum dan HAM, dan rumah tahan Kepolisian. Karena hal ini juga, KPK sempat memiliki keinginan untuk mendirikan gedung baru, karena gedung yang sudah ada saat ini, sudahh idak mampu lagi menampung para pegawai yang bekerja di KPK. Namun DPR seperti ingin menghambat hal ini dengan menunda rapat pembahasan pembangunan gedung KPK ini dan mengungkapkan, “Tidak usah mendirikan gedung baru karena membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun gedung baru”.

Tiga lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK didaulat untuk memberantas korupsi,tetapi kelihatannya tidak ada sinergi, jalan sendiri-sendiri. Kalau korupsi ditangani Kepolisian dan Kejaksaan seolah-olah bisa ditangani lebih gampang. Maka, banyak orang merasa kalau kasus korupsi ditangani Kepolisian dan Kejaksaan saja, kalau ditangai Kejaksaan akan lebih gampang dan jangan sampai ditangani KPK. Harusnya itu tidak boleh, ketiga lembaga ini harus saling melengkapi.

Saya kira Presiden sudah saatnya mendorong Kepolisian, Kejaksaan dan KPK bisa bersinergi. Sebenarnya pemberantasan korupsi sekarang tidak sesulit yang kita alami sekarang, jika seandainya Presiden sebagai pemimpin tertinggi dan pembina dari partai yang paling besar bisa mendorong ini, pemberantasan korupsi akan lebih baik. Tetapi, sejauh pengatamatan saya, pemerintah hanya mengucapkan retorika. Citranya ingin dikenang masyarakat sebagai pemerintah yang serius memberatas korupsi. Tetapi, kenyataannya tidak, prakteknya jauh dari kesan apa yang dicitrakan.

Nama : Riyani Kusumawati

NPM : 26210084

Kelas : 3EB10

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s